Tekanan dan Adaptasi di Balik Layar Medsos Pemerintah
Gresik, 5 Mei 2026 — Riuh rendah ruang digital tak selalu terlihat dari layar depan. Di Aula Putri Cempo, Gresik, puluhan pengelola media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkumpul dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Gresik Newsroom—sebuah pelatihan yang tak hanya membahas desain dan video konten, tetapi juga realitas kerja di baliknya.
Dalam sesi utama, Gagas Gayuh Aji, praktisi media sosial sekaligus Humas dan Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, menggambarkan profesi ini sebagai pekerjaan dengan dua wajah. Apresiasi datang cepat saat konten berhasil; namun kritik, bahkan serangan publik, juga muncul tanpa jeda ketika terjadi kesalahan.
“Ini ruang yang sangat terbuka. Ketika konten kita tepat, banyak yang ingin terlibat. Tapi ketika keliru, respons publik juga tidak bisa dikendalikan,” ujarnya.
Menurut Gagas, situasi tersebut menuntut pendekatan yang lebih lentur dari institusi pemerintah. Bahasa komunikasi tidak lagi bisa sepenuhnya formal dan satu arah. Di saat yang sama, kemunculan kecerdasan buatan (AI) turut mengubah cara produksi konten.
“AI membantu mempercepat proses, tapi tidak menggantikan sensitivitas. Yang tetap dibutuhkan adalah konteks dan empati,” katanya.
Diskusi kemudian berkembang dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Diskominfo Gresik, Zurron Arifin. Sejumlah peserta mengangkat persoalan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Velia dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyoroti keterbatasan sumber daya, khususnya ketika pengelolaan media sosial dilakukan seorang diri. Pertanyaan lain datang dari Friska, perwakilan RS Ibnu Sina, yang mempertanyakan batasan etis konten—termasuk kemungkinan product placement dalam akun pemerintah.
Sementara itu, Hirda dari Kecamatan Balongpanggang mengangkat isu validitas laporan masyarakat yang masuk melalui media sosial. Ia menanyakan bagaimana memastikan laporan tersebut dapat dipercaya.
Menanggapi hal tersebut, Gagas menekankan pentingnya verifikasi berlapis sebelum mengambil tindakan. Ia mengibaratkannya sebagai mekanisme two-factor verification, di mana setiap laporan perlu dikonfirmasi ulang sebelum ditindaklanjuti.
“Banyak laporan yang harus dipastikan dulu kebenarannya. Kita tidak bisa langsung bergerak tanpa validasi, apalagi ada kasus laporan palsu yang beredar,” jelasnya, merujuk pada sejumlah insiden yang memanfaatkan kanal aduan publik.
Dalam forum yang sama, Zurron Arifin menjelaskan bahwa konsep Gresik Newsroom bukanlah program yang muncul secara instan. Ia menyebut gagasan ini telah dirintis sejak 2022 melalui kolaborasi dengan tim Gagas Gayuh Aji.
“Tujuannya adalah membangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur, bukan sekadar respons sesaat,” ujarnya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik di tengah lanskap digital yang semakin kompleks. Di ruang yang terus bergerak cepat, pengelola media sosial pemerintah tidak hanya dituntut untuk responsif, tetapi juga akurat—dan, pada saat yang sama, tetap manusiawi.
