Kemendagri Jajaki Cara Baru Nilai Kinerja Daerah, Gandeng AILG Unair
Bagaimana cara tahu sebuah pemerintah daerah benar-benar bekerja untuk warganya? Selama ini jawabannya sederhana: lihat serapan anggaran dan opini laporan keuangannya. Kalau rapi, dianggap berhasil.Tapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai merasa ukuran itu belum cukup. Daerah yang tertib di atas kertas belum tentu warganya hidup lebih baik.
Karena itu, Kemendagri membuka pintu untuk pendekatan baru — kali ini menggandeng kampus. Pekan lalu, di kantornya di Jakarta, Selasa (8/7), Kemendagri menerima tim Universitas Airlangga (Unair) untuk membahas kemungkinan kerja sama.Yang dibawa Unair cukup menarik: sebuah indeks bernama Indonesia Welfare and Performance Index (IWPI). Idenya, menilai daerah tak cuma dari uang yang dibelanjakan, tapi juga dari sisi politik, lingkungan, sampai kualitas administrasinya.”Pendekatan berbasis riset seperti ini yang kita butuhkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah,” kata Anwar Harun Damanik, yang mewakili Kemendagri dalam pertemuan itu.
Dari sisi kampus, penggagasnya adalah Airlangga Institute of Local Government (AILG). Chairman-nya, Dr. Sigit Kurnianto, menjelaskan lembaganya memang dibentuk untuk menjembatani riset kampus dengan kebutuhan nyata pemerintah.
Menurut Sigit, ada dua hal yang selama ini sering terlewat saat menilai daerah: modal intelektual dan inovasi. Padahal keduanya, katanya, yang justru bikin sebuah daerah punya daya saing.
Wakil Rektor Unair, Prof. Koko Srimulyo, menambahkan kampus tak mau berhenti di urusan peringkat akademik. “Peningkatan peringkat universitas harus berjalan seiring dengan inisiatif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Tenaga Ahli AILG, Dr. Wisnu Wibowo, menyederhanakan intinya: anggaran besar tak otomatis berarti rakyat sejahtera. “Anggaran seharusnya menjadi instrumen, bukan tujuan,” katanya.
Pertemuan ini memang belum menghasilkan apa-apa yang final. Tapi kedua pihak sepakat melanjutkannya lewat Perjanjian Kerja Sama (PKS) — soal pelatihan aparatur, riset bersama, inovasi daerah, sampai penyusunan indeks tadi.
Untuk sekarang, ini baru langkah awal. Tapi arah anginnya sudah kelihatan: Kemendagri ingin cara menilai daerah yang lebih dekat dengan kondisi warga sebenarnya.
