Sekolah Negeri dan Swasta Surabaya Disiapkan Tampung Lulusan SD
Pemerintah Kota Surabaya memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 tetap menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi sekolah negeri dan swasta dalam menampung lulusan SD di Kota Surabaya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Bapak Eddy Christijanto, mengatakan daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan Surabaya dinilai mencukupi. Kuota tersebut disiapkan untuk menampung lulusan SD negeri maupun swasta.
“Jadi, sekolah negeri dan swasta berkolaborasi. Insyaallah berdasarkan kuota yang ada di Dinas Pendidikan, semua anak usia sekolah di Surabaya tidak ada yang tidak sekolah untuk tahun 2026,” ujar Bapak Eddy dalam konferensi pers di Gedung Eks Kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Kolaborasi Jadi Kunci Pemerataan
Bapak Eddy menjelaskan bahwa SPMB 2026/2027 tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Skema tersebut diharapkan mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait daya tampung sekolah. Pemerintah kota ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan setelah lulus dari jenjang SD.
Pemerhati Pendidikan dan Perlindungan Anak LPA Jawa Timur, Bapak Isa Anshori, menilai kapasitas sekolah di Surabaya masih memadai. Total daya tampung SMP negeri dan swasta disebut mencapai sekitar 42.000 kursi.
“Dari jumlah daya tampungnya 42.000 SMP negeri dan swasta, artinya tidak ada anak Surabaya yang usia sekolah yang tidak sekolah,” ujar Bapak Isa.
Daya Tampung Dinilai Cukup
Bapak Isa menjelaskan, jumlah lulusan SD negeri dan swasta di Surabaya mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara itu, kuota SMP negeri tersedia sekitar 17.000 kursi.
Dengan komposisi tersebut, sekitar 40 persen siswa diperkirakan dapat tertampung di SMP negeri. Sisanya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kota.
“Proporsi 17.000 kuota SMP negeri dari 41.000 lulusan SD negeri dan swasta, sehingga porsinya sekitar 40 persen, dan kue swasta adalah 60 persen. Artinya semua akan tertampung,” ujar Bapak Isa.
Menurut Bapak Isa, pelaksanaan SPMB akan berjalan baik selama mengikuti aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan menjadi faktor penting agar proses penerimaan murid baru berlangsung tertib, adil, dan tidak merugikan peserta didik.
“Selama berjalan di aturan yang ada, tidak ada anak usia sekolah di Surabaya yang tidak sekolah,” ujar Bapak Isa.
Pelaksanaan SPMB 2026/2027 di Surabaya menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah negeri, dan sekolah swasta. Melalui kolaborasi tersebut, akses pendidikan diharapkan tetap terbuka bagi seluruh anak usia sekolah di Kota Pahlawan.
Sumber: Pemerintah Kota Surabaya.
